TUGAS: MAKALAH SISTEM PEMERINTAHAN BRAZIL

MAKALAH TEORI-TEORI DEOKRASI

“SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BRAZIL”

Di Susun Oleh :

1. NOVI YULIA PUSPITASARI (13187205028)

2. HADI SETYO WAWAN (13187205029)

3. IVAN TAMAYO (13187205030)

Disusun sebagai syarat untuk Memenuhi

Tugas Mata Kuliah Manajemen Kepemimpinan

STKIP PGRI TULUNGAGUNG

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 7 Tulungagung

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah teori-teori demokrasi.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Makalah ini kami susun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang sistem pemerintahan Negara Brazil. Makalah ini kami susun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa STKIP PGRI TULUNGAGUNG. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Tulungagung, November 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…………………………………………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………… 1

1.3 Tujuan …………………………………………………………………….. 1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Teori demokrasi di negara Brazil…….……………………………………. 2

2.2 Contoh nyata demokrasi di Brazil ……...……………………………...…. 3

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ……………………………………………………………….. 5

3.2 Saran ……………………………………………………………………… 5

Daftar Pustaka ………………………………………………………………………… 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Negara dalam menjalankan pemerintahannya, memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun dengan nama yang sama seperti sistem presidensial atau sistem parlementer. Baik sistem presidensial maupun sistem parlementer, sesungguhnya berakar dari nilai-nilai yang sama yaitu ”demokrasi”. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan sistem pemerintahan lain (otoriter, diktator, dan lain-lain).

Suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh satu Negara yang sudah mapan, dapat menjadi model bagi pemerintahan di Negara lain. Model tersebut dapat dilakukan melalui suatu proses sejarah panjang yang dialami oleh masyarakat, bangsa dan Negara tersebut baik melalui kajian-kajian akademis maupun dipaksakan melalui penjajahan. Hal yang perlu kita sadari bahwa apapun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu Negara, tidaklah sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Setiap sistem pemerintahan baik presidensial maupun parlementer, memiliki sisi-sisi kelemahan dan kelebihan. Oleh sebab itu, sebuah bangsa dengan masyarakatnya yang bijak dan terdidik akan terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan meningkatkan seoptimal mungkin peluang-peluang untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara baik pada sistem pemerintahan presidensial maupun sistem parlementer.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini adalah

1. Teori Demokrasi apa yang digunakan di Negara Brazil?

2. Apa contoh nyata teori Demokrasi di Brazil?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui demokrasi yang digunakan di Negara Brazil.

2. Untuk mengetahui contoh nyata teori demokrasi di Brazil.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Teori Demokrasi di Negara Brazil

Brasil merupakan negara dengan penduduk paling padat dan paling besar di belahan Amerika Selatan. Kemerdekaan diraih negara ini pada 7 September 1822, dari negara yang bahasanya menjadi bahasa resmi negara Brasil, yaitu Portugis. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, Brazil tidak saja menggunakan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa resmi di negara tersebut, tapi juga mewariskan kultur dan tradisi yang salah satunya diteruskan melalui perkawinan campuran. Portugis bari bangsa Brazil tidak semata sebagai penjajah tapi sebenarnya juga yang membuka jalan untuk munculnya sebuah peradaban baru.

Negara Portugis telah menjajah dan menguasai Brasil sejak 1494. Kemerdekaan bagi negeri ini adalah awal membentuk sistem pemerintahan atas kehendak rakyat mereka sendiri. Sekitar tahun 1889 atau 77 tahun sejak memperoleh kemerdekaan, sistem pemerintahan Brazil yang awalnya monarki berubah menjadi republik. Sebagai sebuah negara republik, kekuasaan ada di tangan rakyat melalui perwakilan di parlemen. Namun berbicara tentang sistem pemerintahan republik di Brazil tentu tidak sama dengan sistem pemerintahan republik seperti Indonesia. Menurut Konstitusi Brasil yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 1988, Brasil merupakan negara berbentuk Republik Federasi yang terdiri dari 26 negara bagian dan satu distrik federal (Ibukota Brasilia) dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden mampu menunjuk para menteri untuk membentuk kabinet. Sebagai wakil untuk membantu kerja presiden, para menteri dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Seperti halnya di Indonesia, presiden juga memiliki tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun ada pula yang membedakan antara sistem pemerintahan republik di Brazil dengan di Indonesia yaitu masalah masa bakti. Bila di Indonesia presiden dan wakil presiden dipilih dalam kurun waktu 5 tahun sekali, maka di Brasil pemilu presiden dan wakil presiden ditentukan bersamaan dalam dalam waktu 4 tahun sekali.

Sistem kepartaian di Brazil menganut sistem multi partai. Sistem partai menentukan pendukung dan oposisi di tipe legsilatif. Ada dua tipe sistem mayoritas legislatif yang lazim diterapkan. Pertama, partai yang solid atau koalisi yang mengontrol 50% dari bangku legislatif. Kedua, penyatuan dari jumlah yang sedikit baik di partai atau koalisi.

Sistem pemerintahan Brazil juga memiliki Kongres Nasional (Congresso Nacional) semacam MPR-DPR. Kongres ini merupakan badan bikameral yang terdiri dari Senat Federal (Senado Federal) dan Câmara dos Deputados. Dari sinilah yang juga membedakan antara republik Indonesia dengan republik Brazil. Total masing-masing badan bikameral terdiri dari 81 kursi dan 513 kursi. Para anggota di badan bicameral ini masing-masing anggota mempunyai masa jabatan yang berbeda. Pemerintah Federal, Serikat, Distrik, dan kota akan mengelola masing-masing sistem pemerintahan hingga pendidikan dengan landasan Konstitusi Federal dan Hukum Umum Pendidikan di Brasil tahun 1996 (LDB).

2.2 Contoh Nyata Demokrasi di Brazil

Contoh nyata dari demokrasi di Negara Brazil adalah diadakannya PEMILU. PEMILU di Brazil menganut sistem multi partai, jarang ada satu partai yang mendapat kekuasaan mutlak, akhirnya mereka akan bekerja sama dengan partai-partai lain membentuk koalisi.

Pemilu di brazil berbeda dengan pemilu di Indonesia. Jika di Indonesia masih menggunakan cara manual dengan kertas dan pencoblosan, maka di Brazil sudah menggunakan sistem elektronik. Pemungutan suara elektronik pertama kali diperkenalkan ke Brasil pada tahun 1996; dengan tes pertama yang dilakukan di negara bagian Santa Catarina. Tujuan utama desain dari mesin voting Brasil adalah kesederhanaan yang ekstrim, dengan model seperti bilik telepon umum.

Mesin voting pada pemilu sudah digunakan mulai tahun 2000. Mesin voting menyelesaikan tiga langkah (identifikasi pemilih, keamanan suara dan perhitungan) dalam suatu proses tunggal, menghilangkan penipuan berdasarkan dokumen publik palsu atau dipalsukan. Partai-partai politik memiliki akses ke program mesin voting sebelum pemilihan untuk audit. Masih tetap beberapa pertanyaan tentang keamanan sistem pemungutan suara elektronik, tetapi tidak ada kasus kecurangan pemilu telah ditemukan.

Sistem voting telah diterima secara luas, karena fakta yang sangat mempercepat penghitungan suara. Dalam pemilihan presiden 1989 antara Fernando Collor de Mello dan Luiz Inácio Lula da Silva, penghitungan suara secara manual diperlukan waktu yang lama yakni sembilan hari. Dalam pemilihan umum 2002, jumlah yang dibutuhkan kurang dari 12 jam. Di beberapa kota-kota kecil hasil Pemilu menit diketahui setelah penutupan surat suara. Pada 2012 , hasil pemilu diketahui pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan hari pemilu berlangsung.

Para pendukung suara elektronik mengklaim bahwa kecil sekali dari penipuan kecuali penipuan sengaja dirancang ke dalam mesin, akan mustahil terjadi penipuan luas dalam waktu perhitungan yang relatif singkat. Badan Pengawas Pemilu Brazil (TSE) secara berkala menggelontorkan dana penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan mesin. Untuk dapat mengaudit suara, sistem pencetakan telah dikembangkan dan sistem pendaftaran pemilu yang baru direncanakan. Kini mesin telah diperbarui dengan berbasis biometrik, pemilih harus mengenalkan diri dengan alat pendeteksi sidik jari sebelum menggunakan mesin voting

Dorongan Memberi suara dalam pemilu adalah satu kewajiban di Brasil.Brasil adalah salah satu negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia. Memberi suara merupakan satu kewajiban di Brasil dan hasilnya bisa cepat diketahui karena sistem pemilihan elektronik yang diterapkan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. sistem pemerintahan Republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan Presiden.

Di Brazil masa jabatan presiden hanya selama 4th dalam satu periode pemerintahan. Brazil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR-DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi 2 atau yang lebih populer dengan istilah BIKAMERAL atau parlemen dua kamar, yang terdiri dari 81 anggota Senat (Senator), tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal serta 513 anggota DPR.

3.2. Saran

Makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan serta menambah ilmu, sehingga alangkah baiknya ketika kita dapat memetik manfaat dari makalah ini.